Persoalan Ormas dan LSM Penghambat Investasi, Jiovano Nahampun: ” Justru Ormas dan LSM Pilar Demokrasi”

BRMEDIABEKASI.COM | Kabupaten Bekasi – Pernyataan mengejutkan yang menyudutkan peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai penghambat iklim investasi di Kabupaten Bekasi menuai reaksi keras dari kalangan legislatif. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Jiovanno Nahampun, dengan tegas menolak labelisasi negatif tersebut.

Menanggapi pernyataan dari salah satu pengelola kawasan industri yang menyebut Ormas/LSM sebagai penghalang investasi, Jiovanno meminta agar tuduhan seperti itu tidak asal dilontarkan tanpa dasar dan pembuktian yang jelas.

“Ini pernyataan yang harus dipertanyakan. Jangan asal menyudutkan tanpa melihat peran strategis Ormas/LSM di tengah masyarakat. Mereka bukan penghambat, melainkan mitra kritis yang turut menjaga agar investasi berjalan secara adil dan sesuai aturan,” tegas Jiovanno dalam sebuah audiensi terbuka bersama DPRD dan elemen masyarakat, Rabu (18/6/2025).

Lebih jauh, Jiovanno menekankan bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kontribusi besar organisasi-organisasi masyarakat. Peran mereka terbukti krusial dalam membentuk kesadaran politik rakyat, memperjuangkan hak-hak sipil, serta mengawal proses demokrasi dari masa ke masa.

“Indonesia tidak akan pernah merdeka tanpa adanya Ormas. Organisasi-organisasi rakyat adalah tiang penyangga utama kemerdekaan dan demokrasi. Maka tidak pantas bila sekarang mereka dicap sebagai pengganggu investasi,” ujarnya.

Menurut Jiovanno, dalam sistem demokrasi modern, keberadaan Ormas dan LSM justru memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dan dunia usaha. Mereka hadir untuk memastikan agar investasi tidak merugikan masyarakat, lingkungan, serta tetap berada dalam koridor hukum.

“Yang harus kita lakukan bersama adalah memperbaiki komunikasi, membangun sinergi, dan menjamin agar semua pihak—baik investor, pemerintah, maupun masyarakat sipil—dapat berjalan beriringan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” tambahnya.

Pernyataan Jiovanno ini mendapat respons positif dari berbagai pihak yang hadir dalam forum tersebut, termasuk para tokoh Ormas dan aktivis lokal yang selama ini merasa dirugikan oleh stereotipe negatif yang terus dilanggengkan.

Dengan pernyataan ini, Jiovanno berharap seluruh pihak, termasuk pengelola kawasan industri, dapat menahan diri untuk tidak gegabah dalam melabeli peran masyarakat sipil yang selama ini menjadi bagian dari kontrol demokrasi.
(BR)